Golkar Copot Adies Kadir dari Anggota DPR Imbas Pernyataanya yang Timbulkan Demo Panas di Tanah Air

DPP Partai Golkar copot Adies Kadir dari kursi DPR (Foto: ketik.com)

IDN Sides, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI, efektif per Senin, 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu (31/8/2025).

Pencopotan Adies Kadir, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo), dilakukan sebagai respons atas dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, khususnya terkait polemik pernyataannya mengenai tunjangan anggota DPR. Sarmuji menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk menegakkan disiplin dan etika di kalangan anggota dewan. 

“Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai adalah kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Sarmuji.

Adies Kadir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya pada 19 Agustus 2025, yang menyebutkan adanya kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan tunjangan bensin dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Pernyataan ini memicu gelombang protes masyarakat, yang memuncak dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di depan gedung DPR RI sejak 25 Agustus 2025.

Demonstrasi tersebut bahkan berujung ricuh, dengan salah satu peristiwa tragis terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan (21), tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Peristiwa ini semakin memanaskan situasi, dengan unjuk rasa meluas ke kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, yang diwarnai pembakaran fasilitas umum seperti halte bus dan kantor pemerintahan.