IDN Sides, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meminta dukungan anggaran tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kali ini, usulan penambahan anggaran mencapai Rp4,88 triliun untuk berbagai kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) serta program prioritas pemerintah. Dari total pengajuan tersebut, belanja di sektor teknologi informasi (IT) menjadi salah satu komponen yang menarik perhatian.
Permintaan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada hari Senin (14/7/2025). Menurutnya, penambahan anggaran ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dicanangkan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.
"Kami mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR.
Baca juga : Presiden RI Prabowo Subianto Umumkan Gaji Hakim Naik Hingga 280%
Salah satu fokus utama dari usulan penambahan anggaran ini adalah belanja IT. Pemerintah menyadari betul pentingnya transformasi digital dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IT menjadi keniscayaan.
 |
| foto: Tirto.id |
Alokasi anggaran untuk IT ini diperkirakan akan digunakan untuk modernisasi sistem keuangan negara, penguatan keamanan siber, pengembangan platform layanan publik berbasis digital, serta optimalisasi penggunaan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
Anggota Komisi XI DPR RI menyambut baik usulan ini, namun beberapa di antaranya menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk belanja IT yang seringkali memerlukan investasi besar. Mereka menekankan pentingnya studi kelayakan yang matang serta evaluasi berkala terhadap efektivitas proyek-proyek IT yang akan dijalankan.
"Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital. Namun, kami juga meminta agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk belanja IT ini benar-benar memberikan dampak positif dan tidak ada pemborosan," kata salah satu anggota Komisi XI.
Diskusi mengenai rincian alokasi anggaran tambahan ini masih akan berlanjut di tingkat komisi DPR. Diharapkan, persetujuan atas usulan ini dapat segera dicapai demi mendukung kelancaran program-program pemerintah dan percepatan transformasi digital di Indonesia.
إرسال تعليق