 |
| sumber : rakyat news |
IdnSides, Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi 205" di jakarta pada hari ini, Selasa (20/05/2025).
Aksi ini diorganisir oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia dan sejumlah aliansi lain seperti Aliansi Pengemudi Ojek Online Bersatu (APOB), TEKAB Indonesia, Aliansi Gojek, Grab, Ubur (Gograbber), dan Serikat Angkutan Indonesia (SPAI).
Demonstrasi dipusatkan di tiga titik strategis di Ibukota, yaitu Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu demonstrasi dilakukan juga disejumlah kantor perusahaan aplikasi transportasi daring.
Aksi Offbid Massal Lumpuhkan Layanan
Selain unjuk rasa, para pengemudi juga melakukan aksi offbid massal, yaitu mematikan aplikasi secara serentak mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memperkirakan sekitar 25.000 hingga 500.000 pengemudi dari jabodetabek, Jawa, dan sebagian Sumatera turut dalam aksi ini. Akibatnya, layanan transportasi online, pengantaran makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya diprediksi lumpuh, baik sebagian maupun total.
"Kami meminta maaf kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya atas potensi kemacetan dan gangguan layanan. Namun, aksi ini adalah puncak kekecewaan kami terhadap aplikator yang terus melanggar regulasi dan merugikan pengemudi," tutur Igun yang ikut langsung kerumunan demonstran.
Tuntutan Utama Pengemudi Ojol
 |
| sumber : CNBC |
Aksi 205 ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan pengemudi terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh perusahaan aplikasi transportasi daring, khususnya terkait Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No. 1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut menetapkan biaya sewa aplikasi maksimal 15 persen ditambah 5 persen untuk kesejahteraan pengemudi, namun sejumlah aplikator diduga memotong hingga 50–70 persen dari pendapatan pengemudi.
Berikut adalah sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini:
1. Penurunan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10%, bahkan ada usulan untuk menghapus potongan itu sepenuhnya.
2. Kejelasan dan Keadilan tarif untuk layanan penumpang, pengantaran barang, dan makanan, termasuk penghapusan skema diskriminatif seperti GrabBike Hemat, slot, Argo Goceng di Gojek, dan skema prioritas di platform lain seperti Maxim, Lalamove, dan ShoppeFood.
3. Payung Hukum yang jelas untuk pengemudi ojol melalui Undang-Undang Transportasi Online Indonesia
4. Penolakan terhadap merger Gojek-Grab yang dikahwatirkan mengarah pada monopoli dan merugikan pengemudi
5. Pemenuhan hak ketenagakerjaan, seperti jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), fasilitas kerja (shelter, jaket, helm, tas), serta pelindungan untuk pengemudo perempuan dan disabilitas.
Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyoroti kondisi kerja yang tidak layak, di mana pengemudi hanya memperoleh Rp50.000–Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar upah minimum. Ia juga mengkritik praktik suspend dan pemutusan mitra sewenang-wenang oleh aplikator tanpa perundingan dengan serikat pekerja.
“Potongan platform hingga 70 persen jelas memeras keringat pengemudi,” tegas Lily.
Posting Komentar